SUNGAILIAT — Dalam upaya meningkatkan pemahaman serta ketertiban administrasi jaminan sosial bagi aparatur dan staf pemerintahan desa, kegiatan bertajuk Optimalisasi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Desa Se-Kabupaten Bangka sukses digelar pada Jumat (25/9/2026).

Acara yang berlangsung di Ruang Pertemuan Parai Tenggiri, Kantor Bupati Bangka, Sungailiat ini dipimpin langsung oleh pihak BPJAMSOSTEK. Kegiatan ini mengundang Sekretaris Desa dan Operator Desa Bakam, serta seluruh Operator Desa se-Kabupaten Bangka.

Fokus Utama: Pelaporan Rutin via Aplikasi SIPP

Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk mengingatkan kembali seluruh admin dan operator desa se-Kabupaten Bangka mengenai pentingnya melakukan pelaporan dan pemutakhiran data peserta BPJS Ketenagakerjaan secara berkala setiap bulan.

Dalam kesempatan tersebut, BPJAMSOSTEK memberikan sosialisasi sekaligus simulasi langsung mengenai penggunaan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan). Melalui sistem terpusat ini, para operator desa dapat mengelola:

Perubahan data peserta

Pengurangan peserta

Penyesuaian Penghasilan Tetap (Siltap)

Seluruh proses administrasi dan transaksi pembayaran kini dilakukan secara terpusat melalui SIPP. Setiap desa cukup menggunakan 1 akun untuk mengelola data dan memperoleh Kode Pembayaran resmi.

Pentingnya Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Aparatur Desa

BPJAMSOSTEK menegaskan bahwa seluruh perangkat desa beserta staf berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Cakupan kepesertaan di lingkungan Pemerintah Desa mencakup Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Petugas Kebersihan, LINMAS, hingga Ketua RT.

Khusus untuk instansi pemerintah, ditegaskan bahwa tidak ada pendaftaran denda apabila terjadi keterlambatan dalam proses pembayaran bulanan.

Manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan

BPJAMSOSTEK juga kembali memaparkan berbagai manfaat utama dari program jaminan sosial yang disediakan, di antaranya:

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK):

Seluruh biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit ditanggung 100% oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) berupa 100% upah untuk 12 bulan pertama dan 50% upah untuk bulan-bulan berikutnya.

Santunan cacat maksimal sebesar 56× upah.

Jaminan Kematian (JKM):

Santunan kematian sebesar 48× upah.

Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,-.

Bantuan beasiswa pendidikan bagi ahli waris yang ditinggalkan.

Jaminan Hari Tua (JHT):

Tabungan/saldo JHT yang terkumpul dapat dicairkan atau diambil saat kepesertaan yang bersangkutan sudah non-aktif.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pemerintah desa di Kabupaten Bangka dapat makin tertib dalam mengelola pelaporan rutin SIPP bulanan, sehingga seluruh perangkat dan elemen pendukung desa mendapatkan perlindungan jaminan sosial secara optimal.